Jambi – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Begawan Kamto selaku Komisaris Utama PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari Bank Negara Indonesia (BNI), Rabu (20/5/2026).
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Begawan Kamto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 603 KUHP Jo Pasal 20 c KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.80 miliar dengan memperhitungkan hasil lelang aset Pabrik Kelapa Sawit milik PT PAL. Apabila uang pengganti tersebut tidak dipenuhi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti conform serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari BNI kepada PT PAL dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp105 miliar.
Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan primer, yakni secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Adapun hal-hal yang memberatkan putusan terhadap terdakwa, antara lain perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah menjalani hukuman pidana.
Dalam perkara yang sama namun berkas terpisah, Putusan Majelis Hakim atas terdakwa Arif Rohman terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melanggar Dakwaan Primair Pasal 603 KUHP dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp100 juta subsidair 60 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp.2,5 miliar jika tidak bayar diganti dengan penjara 1 tahun, dengan memperhitungkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp.500 juta yang telah dipulihkan Barang bukti conform dan biaya perkara Rp.5.000.,-
Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir terlebih dahulu, sedangkan, terdakwa, maupun penasihat hukum menyatakan sikap.akan banding.
“Atas putusan Majelis Hakim, tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu dalam waktu yang diberikan,”kata Noly Wiyaya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jambi menyampaikan kepada wartawan, Kamis (21/5/2026) dalam rilisnya.(tugas/abyan)
