Jambi – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui rapat bersama anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi, Edi Purwanto, dalam kunjungan kerja reses.
Pertemuan yang digelar di Aula Bappeda Provinsi Jambi, Senin (27/4/2026), tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan infrastruktur, dengan fokus utama pada usulan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk ruas-ruas jalan provinsi.
Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakir, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap terbangun sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya melalui DPR RI, agar program pembangunan infrastruktur di Jambi dapat segera terealisasi,” ujar Muzakir.
Ia menegaskan, dukungan anggaran dari pusat sangat dibutuhkan mengingat masih banyak tantangan infrastruktur, terutama dalam peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antarwilayah.
Sementara itu, Edi Purwanto mengungkapkan pihaknya tengah mendorong sejumlah program nasional agar dapat direalisasikan di Jambi, salah satunya melalui skema Inpres Jalan Daerah.
“Saat ini kami sedang menginput beberapa program nasional untuk Jambi. Salah satu yang menjadi fokus adalah Inpres Jalan Daerah, termasuk penanganan ruas Padang Lamo,” jelasnya.
Ia menyebutkan, untuk ruas Padang Lamo, komunikasi telah dilakukan langsung dengan pihak kementerian dan direktorat jenderal terkait. Jika proses administrasi dari pemerintah provinsi segera rampung, pengerjaan ditargetkan bisa dimulai tahun ini.
Selain itu, ruas jalan di wilayah Rantau Rasau juga diupayakan masuk dalam skema pembiayaan APBN, meski pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran pusat.
Edi menargetkan seluruh dokumen pengusulan dapat diajukan ke sistem pada Mei 2026. Dengan demikian, proses harmonisasi dengan pemerintah pusat dapat segera dilakukan dan peluang pendanaan bisa dimaksimalkan.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Jambi, sekaligus meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. (Adv)
