GALAMEDIA – Alarm merah dunia pendidikan! SMKN 5 Batam terseret skandal dugaan komersialisasi aset sekolah. Lahan pendidikan disewakan ke pihak swasta, nama Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad ikut terseret. Selasa (14/4/2026).
Kepala sekolah Henra Debeny, M.Pd., disebut membuka lahan sekolah untuk SPPG via program MBG. dalihnya? Skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tapi, bukannya tingkatkan pendidikan, malah picu tuduhan: sekolah diubah jadi bisnis terselubung!
Isu panas: Kebijakan ini konon perintah langsung Gubernur. Benar atau hoax? Publik tuntut transparansi dasar hukumnya. Kalau palsu, pencatutan nama pejabat itu pelanggaran serius.
Bukti mencolok? Tower telekomunikasi menjulang di area sekolah. Siapa untung? Ke mana larinya uang sewa? Apakah masuk laporan keuangan audited? Pertanyaan krusial ini masih menggantung.
Tokoh masyarakat Habib Faisal tak beri ampun. “Ini bukan kelalaian, tapi penyimpangan aset negara! Sekolah buat cetak generasi unggul, bukan transaksi gelap,” tegasnya.
Ia desak Dinas Pendidikan Riau, Inspektorat, dan penegak hukum audit total. “BLUD punya aturan ketat, jangan jadi celah korupsi!”
Kasus ini ungkap luka dalam: pengawasan aset pendidikan lemah, konflik kepentingan merajalela. Risikonya? Bukan cuma administratif, tapi pidana penyalahgunaan barang negara.
Belum ada respons resmi dari SMKN 5 Batam atau instansi terkait. Kebungkaman ini justru tambah curiga publik.
Ini bukan sekadar isu lokal. Cermin krisis integritas pendidikan nasional. Kalau dibiarkan, sekolah jadi pabrik uang, masa depan bangsa taruhannya! (Ihwan)
