Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memaparkan berbagai isu yang menjadi permasalahan di desa dalam Rapat Koordinasi Membahas Situasi Terkini Bidang Politik dan Keamanan.
Salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang titik lokasinya dominan di desa dan harus segera ditangani dengan strategi yang tepat.
“Saya kira karena ini ada di desa berkaitan dengan masyarakat desa maka perlu pendekatan secara khusus agar tidak ada kesalahpahaman,” tutur Mendes Yandri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jakarta, Senin (19/10/2024).
Strategi yang dimaksud tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga yang memiliki keahlian, tugas, dan fungsi atas kondisi ini. Harapannya masyarakat bisa kembali menghirup udara segar dan menjalankan aktivitas tanpa ada gangguan asap sebagaimana terjadi akhir-akhir ini.
Seperti diketahui, karhutla dan sebaran titik panas telah terjadi di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Sumatera Selatan. Tidak hanya masyarakat di provinsi tersebut, efeknya juga menyebar ke berbagai wilayah termasuk Jakarta yang terdeteksi pada Jumat lalu, mengakibatkan kualitas udara menjadi tidak sehat.
Isu lain yang dipaparkan yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sampai saat ini belum beroperasi dan lahan desa yang masih dalam status sengketa sehingga menyebabkan konflik antarwarga, pembangunan desa terhambat, kerugian ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu juga keberadaan pos bantuan hukum (posbankum), hasil kerja sama dengan Kementerian Hukum untuk membantu maayarakat menyelesaikan masalah hukum di desa.
Isu lain juga dijelaskan Mendes Yandri tentang keberadaan asosiasi desa yang merupakan mitra dalam menjalin komunikasi mempercepat pembangunan desa. Asosiasi tersebut yaitu PAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI, DPN PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS, KOMPAKDESI, AKSI, dan GEMA Desa.
“Ini penting untuk kita menjalin komunikasi yang baik, bersama para asosiasi dan masyarakat desa karena banyak isu desa yang harus kita selesaikan sama-sama,” kata Mendes Yandri.
Hal ini direspons baik dan akan ditindaklanjuti Menko Polkam Dudung Abdurachman bermitra dengan K/L lain. Hal ini sebagaimana target pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini karena tidak hanya berdampak pada keselamatan masyarakat dan keamanan nasional namun juga berpeluang memicu konflik internasional. (tugas/abyan/Iqbal)
