MUARO JAMBI – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Muaro Jambi meminta pemerintah daerah memastikan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Sulaiman, menyampaikan sejumlah catatan dan kritik terhadap enam Ranperda tersebut dalam penyampaian pandangan umum fraksi. Ia menekankan pentingnya perencanaan matang, transparansi pengelolaan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan setiap regulasi.
Menurutnya, setiap Ranperda harus memiliki arah kebijakan yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur agar tidak sekadar menjadi dokumen formal.
Salah satu hal yang menjadi sorotan NasDem adalah Ranperda tentang penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Fraksi ini meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi kinerja manajemen secara berkala untuk memastikan penyertaan modal mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik.
“Pemkab harus melakukan evaluasi kinerja manajemen secara berkala untuk memastikan penyertaan modal mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD dan kualitas pelayanan publik,” ujar Sulaiman.
NasDem juga menyoroti Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman. Menurut fraksi tersebut, penataan kawasan permukiman harus terintegrasi dengan penyediaan fasilitas sanitasi, sistem drainase yang memadai, serta kepastian hukum atas hak tempat tinggal masyarakat.
Selain itu, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap Ranperda pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diminta memperkuat tata kelola aset melalui inventarisasi, pengamanan, dan sertifikasi seluruh aset daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi kebocoran aset sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan publik.
NasDem juga meminta pengelolaan BUMD dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah didorong menyusun rencana bisnis yang realistis serta mengalokasikan penyertaan modal pada sektor usaha produktif.
“Penyertaan modal daerah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas, sehingga tidak menjadi beban keuangan daerah tanpa kontribusi yang sebanding,” tegasnya.
Fraksi NasDem berharap seluruh catatan dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan lanjutan enam Ranperda, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
