GALAMEDIA – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPMET Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (07/05/2026) pagi.
Rakernas tersebut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakatoni, SH., M.Si., para kepala daerah anggota ADPMET, serta jajaran pengurus asosiasi dari berbagai daerah penghasil migas di Indonesia.
Mengusung tema “Memperkuat Fiskal dan Integrasi Sumur Tua, Sumur Masyarakat, Idle Field, serta Pengembangan Modular Refinery”, forum nasional ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan sektor energi dan peningkatan kesejahteraan daerah penghasil migas.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa daerah penghasil migas membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan agar mampu memperkuat pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Tema ini bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak bagi daerah penghasil migas. Daerah memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sehingga harus mendapatkan ruang fiskal yang proporsional,” tegas Al Haris.
Ia menjelaskan, kondisi geopolitik global yang memicu terganggunya pasokan minyak dunia harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi sumber daya energi dalam negeri, termasuk di Provinsi Jambi.
“Di tengah ketidakstabilan dunia akibat konflik di kawasan penghasil minyak, Indonesia harus mampu memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal demi mendukung ketahanan energi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Al Haris juga menyoroti skema Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dinilai masih belum sepenuhnya berpihak kepada daerah penghasil. Menurutnya, pemotongan DBH yang terjadi saat ini membatasi kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan pembangunan.
“DBH migas merupakan tulang punggung penerimaan daerah. Karena itu, perlu ada penyesuaian yang mempertimbangkan kontribusi riil daerah, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditanggung daerah penghasil,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan lifting minyak menjadi salah satu langkah penting untuk memperbesar dana bagi hasil yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga mendorong optimalisasi sumur tua, sumur masyarakat, dan idle field sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi migas nasional sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
“Potensi ini harus dioptimalkan melalui kebijakan yang adaptif serta kemitraan yang sehat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha,” ungkapnya.
Dalam Rakernas tersebut, Al Haris turut menekankan pentingnya pengembangan modular refinery atau kilang mini di wilayah penghasil migas.
Menurutnya, keberadaan kilang mini dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah serta memperkuat rantai industri energi nasional.
“Daerah jangan hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan energi baru,” tegasnya.
Lebih lanjut, Al Haris mengajak seluruh anggota ADPMET untuk bersama-sama memperjuangkan berbagai kepentingan daerah penghasil, mulai dari tambahan DBH transisi energi, alokasi gas daerah, hak kelola sumur tua, hingga insentif carbon capture.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan lifting minyak, mengembangkan energi terbarukan, serta melibatkan UMKM dan Bank Jambi dalam rantai pasok sektor energi.
“Dengan dukungan seluruh pihak, Jambi optimistis dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi hijau nasional di tengah tantangan geopolitik global,” pungkasnya. (Red)
