Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan bisnis sebagai langkah mitigasi risiko sejak hulu.
“Dalam konteks pencegahan korupsi, selama tahun 2025, KPK melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) telah memetakan 30 isu prioritas di berbagai sektor, mulai energi, konstruksi, hinga industri pangan,”kata Budi Prasetyo Juru Bicara KPK menysmpaikan ke media, Rabu (6/5/2026) dalam rilisnya.
Pemetaan tersebut dilakukan dengan menggandeng sejumlah mitra strategis, mulai dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Kamar Dagang Internasional (Chambers of Commerce), Komite Advokasi Daerah (KAD), hingga asosiasi pelaku usaha.
Langkah itu merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menjaga iklim bisnis nasional tetap bersih dan berintegritas. Bagi KPK kehati-hatian dalam prinsip Business Judgment Rule (BJR) menjadi sangat penting, mengingat masih ditemukannya perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang melibatkan sektor usaha.
Hal tersebut terlihat dari data penindakan KPK sepanjang 2004 hingga 2025, yang menunjukkan terdapat 209 pelaku tindak pidana korupsi berasal dari lingkungan BUMN/BUMD. Selain itu, sebanyak 507 pihak swasta dan 16 korporasi juga telah diproses hukum.
Namun demikian, KPK tidak hanya berfokus pada penindakan. Upaya pencegahan terus diperkuat melalui perbaikan sistem tata kelola. Dalam hal ini, Direktorat AKBU secara intens melakukan pendampingan, khususnya pada BUMN yang memiliki peran strategis dan mandat pelayanan publik.
Pendampingan tersebut diantaranya telah dilakukan pada lima badan usaha, yakni PT Pertamina, PT Taspen, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), PT Pembangunan Perumahan (PT PP), dan PT ASDP Indonesia Ferry. Selain itu, KPK juga telah melakukan pendampingan terhadap 121 asosiasi pelaku usaha melalui pelaksanaan Corruption Risk Assessment (CRA) di masing-masing entitas bisnis.
Bahkan, sepanjang tahun 2025, Direktorat AKBU KPK turut berkontribusi dalam mendorong 19 produk hukum, diantaranya regulasi sektor pertambangan mineral dan batubara (Minerba), khususnya terkait perizinan komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta dukungan kebijakan melalui Surat Menteri Dalam Negeri terkait program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
KPK juga terus mendorong penerapan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK), baik di lingkungan BUMN maupun sektor swasta. Dalam setahun terakhir, KPK telah melakukan pendampingan implementasi PANCEK pada lima BUMN, yakni PT BBM Sarana Bandar Nasional (PELNI Logistic), PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Indofarma, PT PP, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia, sebagai bagian dari penguatan sistem integritas.
“KPK berharap berbagai upaya tersebut dapat diiringi dengan komitmen dan aksi nyata dari seluruh pelaku usaha. Sehingga, tidak ada lagi jejak korupsi yang mengintai di BUMN/BUMD maupun korporasi swasta, sekaligus mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat, transparan, dan berintegritas,”ujarnya. (tugas/abyan)
