• Dari Kita Untuk Semua
  • Iklan
  • Karir
  • Kode Etik
  • Media Partner
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Rabu, November 18, 2026
  • Login
Galamedia.id
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Galamedia.id
No Result
View All Result
Home Opini

Kemenimipas Bahas Dampak Transformasi bagi Layanan Publik

Redaksi by Redaksi
November 17, 2026
in Opini
0
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Oleh: Abdullah Rasyid

Penulis: Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Maulana Bungaran membuka langsung Focus Group Discussion (FGD) Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin, 16 November 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Jusuf Adiwinata, lantai 1 Gedung Kemenimipas, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta.

Saya hadir bersama para staf khusus lainnya, staf ahli, dan tenaga ahli menteri. Forum ini mengusung tema “Menguatkan Fondasi, Mengakselerasi Kinerja, Menghadirkan Dampak Nyata melalui Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan”.

Buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi bahan diskusi untuk menilai sejauh mana program kementerian memperbaiki tata kelola, meningkatkan mutu layanan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Layanan Imigrasi dan Pencegahan Perdagangan Orang

Di bidang keimigrasian, materi FGD menyoroti digitalisasi layanan melalui M-Paspor dan All Indonesia, penguatan pemeriksaan di pintu perlintasan, serta pencegahan perdagangan orang melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa). Bahan paparan mencatat 18,6 juta deklarasi kedatangan melalui All Indonesia, yang mengintegrasikan proses pengisian deklarasi bagi penumpang internasional.

Pembinaan Warga Binaan dan Kepadatan Hunian

Di bidang pemasyarakatan, pembahasan mencakup penanganan kepadatan hunian lapas dan rutan, penguatan keamanan, serta pembinaan untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. Salah satu program yang diulas adalah pemanfaatan lahan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Menurut bahan paparan, program tersebut melibatkan 12.146 warga binaan hingga akhir 2025.

Forum juga menempatkan keselarasan program dengan prioritas Presiden, kontribusinya terhadap pembangunan nasional, serta transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari evaluasi. Pertanyaan yang mendasari pembahasan ini sederhana. Sejauh mana perubahan di dalam kementerian membuat layanan lebih mudah diakses, perlintasan lebih aman, dan warga binaan lebih siap kembali ke masyarakat?

Previous Post

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Dari Kita Untuk Semua
  • Iklan
  • Karir
  • Kode Etik
  • Media Partner
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Dari Kita Untuk Semua
  • Iklan
  • Karir
  • Kode Etik
  • Media Partner
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist