Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur memberi arahan tegas kepada seluruh kepala sekolah dan jajaran jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Merangin, Selasa (13/10/2926)
Hal tersebut disampaikan saat membuka acara Sosialisasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Merangin Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin.
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menggarisbawahi bahwa tata kelola dana BOSP tidak boleh dipandang sebagai pertanggungjawaban administratif formalitas. Lebih dari itu, pengelolaan dana pendidikan harus memberikan dampak nyata pada kualitas pembelajaran dan kepercayaan masyarakat.
Bupati M. Syukur menyoroti tantangan dunia pendidikan daerah saat ini. Ia mengungkapkan adanya kecenderungan penurunan angka kepercayaan masyarakat terhadap sekolah umum akibat berbagai kendala teknis dan sosial.
“Sembilan tahun pendidikan dasar itu wajib. Sekolah umum harus membuktikan kualitasnya agar orang tua kembali percaya memasukkan anak-anaknya ke SD dan SMP negeri. Inilah PR besar bagi Dinas Pendidikan, para Kabid, hingga Kepala Sekolah,” tegas M. Syukur.
Mengenai dinamika pembelajaran pascapandemi atau saat situasi tertentu, Bupati M. Syukur menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan disiplin protokol.
Ia meminta sekolah dengan populasi siswa di bawah batas maksimal untuk tetap mengoptimalkan pembelajaran tatap muka dengan pengawasan ketat, ketimbang membiarkan anak-anak terus belajar secara daring tanpa kontrol efektif di rumah.
Secara khusus, Bupati M. Syukur juga mengingatkan para kepala sekolah dan jajaran ASN untuk bekerja secara profesional dan tidak membuat kelompok atau “blok-blok” internal yang merusak iklim kerja.
“Ibu dan Bapak bekerja secara profesional sebagai kepala sekolah yang mengatur manajemen sekolah. Jangan bikin blok-blok. Jabatan itu melekat pada diri kita, bahkan di luar jam kantor. Jaga marwah lembaga dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap permasalahan internal diselesaikan melalui jalur hierarki resmi mulai dari Dinas Pendidikan, Inspektorat, Sekda, hingga Bupati dan bukan dengan mengumbarnya ke media sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati M. Syukur juga memberikan wewenang dan dorongan penuh kepada jajaran Dinas Dikbud untuk terus berinovasi demi memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Merangin.
“Harus ada terobosan, inovasi, dan kreativitas. Saya sudah beri otoritas penuh. Jika ada kepala sekolah atau jajaran yang tidak bisa diajak bekerja sama untuk kemajuan, kita rekomendasikan evaluasi. Kita bekerja sebagai tim, bukan untuk hebat sendiri-sendiri,” pungkasnya. (abyan/tugas)
