Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan intervensi terhadap kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
Langkah tersebut perlu dilakukan secara cepat mengingat beras merupakan komoditas pangan utama yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.
“Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras mengenai inflasi kita naik, karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Sekjen Tomsi menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Bone Bolango yang mencapai sekitar 13 persen dan Kabupaten Pohuwato yang mendekati 10 persen.
Ia meminta Pemda dan TPID segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi harga, ketersediaan pasokan, serta faktor yang memicu kenaikan.
Khusus untuk Kabupaten Bone Bolango, Tomsi meminta Perum Bulog berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk segera melaksanakan operasi pasar. Menurutnya, intervensi perlu dilakukan segera agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
“Jadi tidak boleh sedikit pun ada kenaikan harga beras dengan stok kita yang banyak,” tegasnya.
Tomsi menekankan, Pemda tidak boleh menunggu harga naik terlalu tinggi ketika melakukan intervensi. Ia meminta TPID melakukan pemantauan secara aktif dan memastikan langkah pengendalian dilakukan sejak muncul indikasi kenaikan harga.
“Jangan nunggu naik dulu baru kita berbuat. Itulah gunanya supaya jangan sempat naik,” katanya.
Selain Bone Bolango dan Pohuwato, Tomsi meminta daerah lain yang mengalami kenaikan harga beras untuk melakukan pengecekan langsung ke pasar. Ia juga mendorong TPID memperkuat koordinasi dengan Bulog, BPS, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memantau perkembangan harga pangan.
Tomsi mengingatkan bahwa ketersediaan stok beras nasional yang besar seharusnya dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Karena itu, ia meminta Pemda memanfaatkan dukungan tersebut melalui langkah intervensi yang tepat dan cepat.
“Beras kita banyak, hampir 5,7 juta ton, terbanyak sepanjang sejarah. Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, ini berarti kesalahan ada pada kita,” tandasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga beras dapat memberikan tekanan cukup besar terhadap inflasi. Pada September 2023, misalnya, inflasi beras tercatat sebesar 5,61 persen. Angka tersebut antara lain dipengaruhi kondisi musim kering dan curah hujan yang sangat rendah. Sementara itu, pada Februari 2024 inflasi beras tercatat mencapai 5,32 persen.
“Jika dibandingkan dengan minggu lalu jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harganya, yaitu 106 kabupaten/kota, sekarang menjadi 120 kabupaten/ kota,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung maupun daring oleh sejumlah pembicara dari BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, serta Kejaksaan. Selain itu, kegiatan ini turut diikuti secara daring oleh jajaran Pemda dari seluruh Indonesia. (tugas/abyan/iqbal).
