Merangin – Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin menghadiri agenda tahunan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan ini digelar secara khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin pada Jumat (14/8/2026) .
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Merangin, M. Rivaldi, serta dihadiri Bupati M. Syukur, Wakil Bupati A. Khafidh, Sekda Zulhifni. Turut hadir jajaran unsur Forkopimda, para kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, BUMN, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan hingga tokoh masyarakat Merangin.
Selain mendengarkan pesan kemerdekaan dari Presiden RI Prabowo Subianto, agenda utama rapat juga mencakup penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya yang telah berjalan selama 21 bulan atau 663 hari. Selama kurun waktu tersebut, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah digulirkan untuk mengurai berbagai persoalan bangsa yang terbilang kompleks selama bertahun-tahun.
“Mandat yang kami terima adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan mencari alasan,” tegas Presiden dalam pidatonyo.
Presiden menekankan bahwa prioritas utama Kabinet saat ini adalah menjaga kepentingan inti nasional dan mengelola kekayaan alam sepenuhnya demi kemakmuran rakyat serta generasi penerus.
Sejumlah pilar keberhasilan yang disorot dalam Pidato Kenegaraan tersebut antara lain:
Swasembada 8 Komoditas Pangan: Di tengah ancaman krisis global dan El Nino, Indonesia sukses berswasembada beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Reformasi Pupuk: Pemerintah memangkas 145 regulasi rumit penyaluran pupuk. Hasilnya, harga pupuk turun 20%—pertama kali dalam sejarah RI—sementara ketersediaannya justru melonjak. Laba PT Pupuk Indonesia pun melesat 252,8%.
Kemandirian Energi (B50): Per 1 Juli 2026, Indonesia resmi menyetop impor solar berkat keberhasilan produksi diesel B50 berbahan dasar kelapa sawit. Langkah ini menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun (setara 9,5 miliar dolar AS).
Efisiensi Lembaga Negara: Di sektor legislasi dan hukum, DPR mengesahkan 13 RUU (termasuk UU Perlindungan PRT), DPD menyerap lebih dari 10 juta aspirasi, dan Mahkamah Konstitusi mencatat tingkat produktivitas penyelesaian perkara hingga 99,54%.
Pembangunan bangsa, lanjut Presiden, merupakan kerja kolektif antara pemerintah pusat, daerah, seluruh lembaga negara, dan masyarakat luas agar makna kemerdekaan dapat dirasakan secara nyata menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. (abyan/tugas)
