GALAMEDIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhammad Toha Arafat, kepada Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (18/6/2026).
Dalam sambutannya, Muhammad Toha Arafat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas komitmen dan kerja sama yang terjalin selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas kerja sama dan komitmennya selama proses pemeriksaan. BPK berharap hasil pemeriksaan ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Jambi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil dari pengelolaan keuangan daerah yang telah melalui proses pemeriksaan secara menyeluruh oleh BPK.
“Hasil ini tentu telah diperiksa secara seksama oleh BPK, baik dari sisi pengelolaan keuangan, aset, maupun aspek lainnya. Alhamdulillah, kita kembali meraih opini WTP,” kata Al Haris.
Meski demikian, Al Haris menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir pemerintah daerah. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
“Opini WTP ini bukan tujuan akhir kita, tetapi bagian dari upaya menata pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Karena itu, kami berharap seluruh hasil temuan dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait,” tegasnya.
Gubernur Jambi dua periode itu juga berharap kualitas laporan keuangan Pemprov Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat terus terwujud.
“Ke depan, kita berharap kualitas laporan keuangan setiap tahunnya bisa semakin baik dibanding sebelumnya,” pungkasnya. (Red)
