GALAMEDIA – Perkembangan Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam dunia komunikasi publik. Di satu sisi, teknologi ini menghadirkan kemudahan dan efisiensi kerja, namun di sisi lain juga melahirkan tantangan baru yang harus diantisipasi secara bijak.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti yang digelar di Lantai III Mapolda Jambi, Senin (8/6/2026).
Rakernis tersebut dihadiri Kepala Bidang Humas, para Kepala Subbidang beserta staf Bidang Humas Polda Jambi, PPID Polda Jambi, serta diikuti secara virtual oleh para Kasi Humas Polres/Polresta se-Provinsi Jambi, Kapolsek, hingga Kanit Humas dari seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Dalam paparannya, Ariansyah menjelaskan bahwa teknologi AI kini telah dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas kehumasan, mulai dari pemantauan isu media secara otomatis, analisis sentimen publik, penyusunan draf awal konten komunikasi, hingga pemetaan tren percakapan masyarakat di ruang digital.
“AI meningkatkan efisiensi kerja humas, khususnya dalam pengolahan data dan analisis informasi berskala besar. Namun, penggunaan AI tetap memiliki batasan. Setiap keputusan strategis, proses verifikasi informasi, dan publikasi akhir harus tetap berada di bawah kendali sumber daya manusia yang kompeten,” ujarnya.
Menurut Ariansyah, transformasi digital juga telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Publik kini memperoleh informasi secara instan melalui berbagai platform digital dan lebih menyukai konten visual maupun video pendek dibandingkan tulisan panjang.
Perubahan tersebut membuat audiens tidak lagi menjadi penerima informasi pasif, melainkan aktif memberikan respons cepat terhadap setiap informasi yang beredar. Kondisi ini menuntut institusi pemerintah untuk semakin responsif, transparan, dan terbuka dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Ariansyah mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi humas semakin kompleks. Ancaman berupa disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga teknologi deepfake diperkirakan menjadi isu utama di ruang digital pada tahun 2026.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ariansyah menekankan pentingnya penerapan strategi manajemen media yang terstruktur melalui tahapan monitoring, pemetaan isu (mapping), membangun relasi media (media relations), meningkatkan keterlibatan publik (engagement), hingga melakukan evaluasi secara berkala.
Selain itu, dalam penanganan krisis komunikasi, setiap institusi harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari deteksi isu, verifikasi data, penyusunan pesan utama, penunjukan juru bicara, penyampaian rilis resmi, hingga pemantauan respons publik setelah informasi disampaikan.
Lebih lanjut, Ariansyah menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang diterima masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta berbagai capaian pembangunan yang telah diwujudkan.
“Narasi pembangunan berfungsi untuk menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang diperoleh masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta capaian nyata yang telah diraih pemerintah,” pungkasnya. (Red)
