Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mengambil langkah strategis untuk memperkuat konektivitas sekaligus meringankan beban anggaran daerah.
Sebanyak 3 ruas jalan vital diusulkan naik status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional pada Mei 2026.
Adapun tiga ruas yang diusulkan tersebut yakni Simpang BBC–Tempino di Kabupaten Batang Hari, Jalan Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo.
Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakir, menyebutkan bahwa usulan ini merupakan respons atas tingginya intensitas penggunaan jalan, terutama untuk jalur distribusi logistik antarwilayah.
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah saat ini belum cukup untuk menjaga kualitas jalan dengan standar tinggi secara berkelanjutan.
“Selama ini kami melakukan penanganan darurat melalui swakelola. Namun dengan volume kendaraan yang terus meningkat, dibutuhkan penanganan dengan standar nasional,” ujar Muzakir, Selasa (28/4/2026).
Ia menambahkan, pihaknya tengah merampungkan seluruh data pendukung sebelum pengajuan resmi dilakukan ke pemerintah pusat. Dukungan dari wakil rakyat di Komisi V DPR RI juga akan diupayakan agar proses ini dapat segera terealisasi.
Langkah ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang membuka ruang intervensi bagi daerah dengan keterbatasan anggaran. Dengan perubahan status menjadi jalan nasional, ketiga ruas tersebut nantinya akan mendapatkan dukungan pendanaan dari APBN, peningkatan standar konstruksi, serta penataan keselamatan jalan yang lebih baik.
Ketiga ruas tersebut selama ini dikenal sebagai jalur strategis yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan Padang Lamo, misalnya, menjadi akses penting bagi wilayah barat Jambi, sementara Simpang BBC–Tempino merupakan jalur logistik yang padat dilalui kendaraan angkutan.
Jika usulan ini disetujui, beban APBD Provinsi Jambi untuk pemeliharaan jalan diproyeksikan akan berkurang signifikan. Pemerintah daerah pun berpeluang mengalihkan anggaran ke pembangunan jalan lingkungan dan akses produksi di wilayah pedesaan. (Adv)
