Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Indonesia sedang berada di persimpangan jalan ekologis. Di satu sisi, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat baru saja meniup peluit tanda bahaya dengan target ambisius: 100 persen sampah terkelola pada 2029. Di sisi lain, realitas di lapangan masih menampilkan wajah muram. Sekitar 75 persen sampah nasional masih “terlantar”, entah menyumbat selokan, dibakar di lahan terbuka, atau menumpuk di TPA yang sudah megap-megap.
Target 51,8 juta ton timbunan sampah pada 2026 bukan sekadar angka statistik; ia adalah bom waktu ekologis. Pertanyaannya, mampukah birokrasi kita beralih dari paradigma “angkut-buang” menuju tata kelola sampah yang integratif dan berkelanjutan?
Jika menoleh ke utara, Shanghai telah memberikan cetak biru bagaimana sebuah megalopolis mampu keluar dari jerat krisis serupa.
Disiplin: Antara Kesadaran dan Paksaan
Transformasi Shanghai pada 2019 tidak dimulai dengan imbauan santun, melainkan melalui regulasi yang memiliki “taring”. Kebijakan pemilahan sampah di kota itu membuktikan bahwa perubahan perilaku masyarakat sering kali harus diawali dengan paksaan hukum (legal coercion) sebelum akhirnya menjadi budaya.
Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen serupa melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pernyataan Menteri Jumhur mengenai ancaman pidana satu tahun penjara dan denda Rp1 miliar dapat dibaca sebagai bentuk shock therapy yang memang diperlukan.
Namun, dalam perspektif ilmu pemerintahan, hukum tanpa konsistensi penegakan hanyalah macan kertas. Tantangan utama kita bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada integritas pengawasan di tingkat akar rumput.
Shanghai menggunakan relawan dan sistem Grid Management untuk memastikan setiap kantong sampah diperiksa. Tanpa pengawasan ketat hingga level RT/RW, ancaman denda miliaran rupiah hanya akan menjadi retorika di atas lembar dokumen negara.
Teknologi dan Infrastruktur: Jembatan Menuju Solusi
Shanghai juga mengajarkan bahwa digitalisasi bukan sekadar hiasan birokrasi. Penggunaan Internet of Things (IoT) untuk melacak truk sampah serta penerapan Waste-to-Energy (WTE) yang mampu mengubah 70 persen residu menjadi listrik menunjukkan bahwa modernisasi infrastruktur adalah syarat mutlak.
Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada TPA konvensional seperti Bantar Gebang. Target 63,54 persen sampah terkelola pada 2026 membutuhkan akselerasi teknologi insinerasi bersih serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah organik—kompos maupun biogas—di setiap daerah.
Pemerintah pusat harus memfasilitasi investasi dan transfer teknologi. Namun, pemerintah daerah juga wajib menjamin keberlangsungan operasionalnya. Tidak jarang infrastruktur dibangun melalui dana hibah pusat, tetapi kemudian mangkrak karena pemerintah daerah enggan mengalokasikan biaya pemeliharaan.
Pergeseran Paradigma: Sampah sebagai Aset
Poin paling penting dari pidato Menteri Jumhur sesungguhnya terletak pada gagasan ekonomi sirkular. Sampah harus berhenti dipandang sebagai “limbah” dan mulai dilihat sebagai “sumber daya”.
Shanghai berhasil menerapkan pendekatan ini melalui sistem insentif. Warga yang disiplin memilah sampah memperoleh poin atau kredit yang dapat ditukar dengan kebutuhan pokok.
Model seperti ini layak diadaptasi di Indonesia. Jika kebiasaan memilah sampah berkorelasi langsung dengan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), insentif layanan publik, atau voucher kebutuhan sehari-hari, maka resistensi masyarakat akan jauh berkurang.
Catatan Penutup: Menanti Langkah Nyata
Target 100 persen pengelolaan sampah pada 2029 bukan sekadar janji administratif, melainkan pertaruhan kredibilitas pemerintah. Kita tidak lagi membutuhkan seremoni peresmian gedung TPS3R yang akhirnya kosong dan sepi aktivitas.
Yang dibutuhkan hari ini adalah langkah nyata:
- Konsistensi Penegakan Hukum
Sanksi administratif terhadap pemerintah daerah yang abai harus benar-benar dijalankan. - Modernisasi Logistik Sampah
Sampah yang sudah dipilah warga tidak boleh kembali dicampur saat proses pengangkutan. - Edukasi Berkelanjutan
Literasi pengelolaan limbah perlu masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar, sebagaimana Shanghai membentuk agen perubahan sejak usia dini.
Transformasi Shanghai membuktikan bahwa “keajaiban” kebersihan bukanlah hasil kebetulan, melainkan perpaduan antara kemauan politik (political will), teknologi, dan kedisiplinan warga.
Indonesia memiliki peluang yang sama, asalkan keberanian Menteri Jumhur diikuti oleh aksi nyata para kepala daerah di seluruh penjuru negeri. Jika tidak, 2029 hanya akan menjadi tahun ketika kita terkubur lebih dalam oleh gunung sampah yang kita ciptakan sendiri.
