GALAMEDIA – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau melalui Program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL).
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, saat menghadiri closing meeting fase pra-investasi program tersebut di Swiss-Belhotel Jambi, Senin (4/5/2026).
Kegiatan ini menjadi penutup dari rangkaian pelaksanaan fase pra-investasi BioCF-ISFL Tahun Anggaran 2022–2026, sekaligus momentum merangkum berbagai pembelajaran selama empat tahun terakhir dalam upaya penurunan emisi berbasis yurisdiksi di Provinsi Jambi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pemerintah daerah, perwakilan kementerian terkait, serta mitra pembangunan yang selama ini terlibat dalam penguatan tata kelola lingkungan dan ekonomi hijau di Jambi.
Dalam sambutannya, Abdullah Sani menegaskan bahwa Jambi memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Dengan luas kawasan hutan lebih dari 2,1 juta hektare, serta ekosistem gambut dan mangrove yang signifikan, Jambi dinilai strategis dalam mendukung agenda penurunan emisi nasional.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan serius, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pelaksanaan BioCF-ISFL diarahkan untuk memperkuat pembangunan rendah emisi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah.
“Program ini tidak hanya berfokus pada sektor kehutanan, tetapi juga mencakup pertanian dan tata guna lahan lainnya melalui praktik berkelanjutan,” ujarnya.
Pada fase pra-investasi, program ini telah menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan sistem pemantauan dan pelaporan emisi yang akuntabel.
Lebih lanjut, Sani mengungkapkan bahwa dalam periode 2021–2025, Jambi menargetkan penurunan emisi lebih dari 17 juta ton CO₂e. Provinsi ini juga berkontribusi sekitar 10 persen terhadap target nasional FOLU Net Sink 2030.
“Dengan skema pembayaran berbasis kinerja melalui ERPA, serta harga karbon sebesar USD 7 per ton CO₂e, potensi penerimaan daerah bisa mencapai USD 70 juta,” jelasnya.
Ia menambahkan, arah pembangunan Jambi ke depan telah mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dalam dokumen RPJMD, yang diperkuat melalui roadmap ekonomi hijau sebagai paradigma baru pembangunan daerah.
Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, menekankan pentingnya evaluasi fase pra-investasi sebagai dasar perumusan kebijakan ke depan.
Ia memastikan bahwa program penurunan emisi akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.
“Kolaborasi lintas daerah menjadi kunci untuk mencapai target penurunan emisi sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jambi optimistis, dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, program ini dapat menjadi contoh keberhasilan implementasi ekonomi hijau di tingkat nasional maupun global. (Red)
