GALAMEDIA – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) memastikan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Kerinci menjadi agenda prioritas pada tahun anggaran 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas komitmen Gubernur Jambi dalam merespons aspirasi masyarakat terkait aksesibilitas wilayah.
Plt. Kepala UPTD Workshop dan Peralatan (WDP) Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muhammad Naufal Afandi, S.T., menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan akhir sebelum memulai pekerjaan fisik di lapangan.
“Kami sangat memahami aspirasi masyarakat Kerinci. Saat ini kami sedang dalam tahap persiapan akhir, termasuk mobilisasi alat berat dan penyiapan material untuk memastikan kualitas perbaikan yang optimal,” ujar Naufal dalam keterangannya, Senin (30/03/2026).
Naufal menjelaskan bahwa tim teknis telah merampungkan survei lokasi untuk mendata titik-titik kerusakan. Selain itu, Dinas PUTR Provinsi Jambi terus berkoordinasi secara intensif dengan Bupati Kerinci dan Dinas PU Kabupaten Kerinci guna menjamin kelancaran pengerjaan di lapangan.
Upaya percepatan ini bertujuan untuk memulihkan jalur distribusi hasil pertanian warga yang selama ini terhambat. Dengan kondisi jalan yang mantap, diharapkan biaya logistik dapat ditekan dan roda ekonomi masyarakat setempat kembali bergairah.
”Kami bekerja semaksimal mungkin agar perbaikan ini segera terealisasi. Kami memohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar proses di lapangan berjalan tanpa kendala,” tambahnya.
Berdasarkan data teknis, rencana pengerjaan di Desa Ranah Pemetik akan mengikuti linimasa (timeline) yang ketat mulai bulan depan:
Minggu I April 2026: Finalisasi administrasi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Minggu II April 2026: Pengecekan akhir armada di workshop.
Minggu III April 2026: Mobilisasi alat berat menuju lokasi di Kabupaten Kerinci.
Minggu IV April 2026: Penggelaran material dan proses perataan jalan.
Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pengerjaan ini dapat memberikan dampak instan bagi mobilitas warga, sekaligus menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok daerah. (Red)
