GALAMEDIA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan sumber daya manusia.
Dalam keterangannya, Abdullah Rasyid yang juga merupakan Mahasiswa Doktoral di Institut Pemerintahan Dalam Negeri menyampaikan bahwa implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi fondasi utama transformasi kelembagaan yang lebih adaptif, modern dan berdampak luas.
Menurutnya, sektor imigrasi kini diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi melalui berbagai kebijakan yang mempermudah mobilitas global, termasuk penyederhanaan regulasi visa seperti Business Visa dan Golden Visa.
Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi serta mempercepat arus masuk pelaku usaha dan tenaga ahli ke Indonesia.
“Imigrasi hari ini harus mampu menjadi fasilitator pembangunan, bukan hanya penjaga pintu masuk negara,” ujarnya.
Selain itu, digitalisasi layanan melalui penguatan sistem berbasis teknologi dan penambahan autogate di berbagai titik pemeriksaan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang.
Di sisi lain, penguatan pengamanan wilayah perbatasan serta edukasi hukum kepada masyarakat desa juga terus dilakukan guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Sementara itu, pada sektor pemasyarakatan, Rasyid menekankan pentingnya perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pembinaan yang produktif dan berkelanjutan.
Ia menyebut bahwa lembaga pemasyarakatan ke depan harus menjadi pusat pemberdayaan bagi warga binaan.
“Lapas bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi juga ruang pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan kemandirian saat kembali ke masyarakat,” jelasnya.
Berbagai program seperti pemanfaatan lahan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan, hingga pengembangan UMKM berbasis karya warga binaan menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi.
Tak hanya itu, pembangunan dapur sehat untuk mendukung pemenuhan gizi serta penyediaan pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan juga menjadi prioritas dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.
Dalam aspek lain, kementerian juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti solar cell dan biogas, khususnya di wilayah 3T dan perbatasan, sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, kegiatan bakti sosial berupa layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar unit pelaksana teknis turut memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.
Di bidang sumber daya manusia, peningkatan kompetensi ASN dilakukan melalui pendidikan vokasi dan pembelajaran digital berbasis MOOC, serta dukungan fasilitas seperti rumah dinas guna meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Rasyid menegaskan, keseluruhan program ini mencerminkan reformasi menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga pada pelayanan, pemberdayaan, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
“Ini adalah arah baru—imigrasi yang berdaya saing global dan pemasyarakatan yang produktif, humanis, serta berkelanjutan,” pungkasnya. (Red)
